Jatah Bansos untuk DPR

Kamis, 26 Januari 2012

ANGGOTA DPR kini sedang giat-giatnya berebut rezeki buah pergeseran bandul kekuasaan, dari yang tadinya berat ke eksekutif menjadi berat ke legislatif. Mumpung kekuatan ada pada mereka, segala ihwal proyek dan uang sepertinya tidak boleh luput dari pantauan dan terkaman mereka.
Renovasi toilet Rp2 miliar, pembuatan tempat parkir Rp3 miliar, hingga renovasi ruang rapat badan anggaran senilai Rp20,3 miliar merupakan sedikit contoh begitu haus dan rakusnya mereka terhadap proyek.
Tidak hanya institusi banggar, urusan mengeruk kue proyek juga dilakukan di komisi DPR. Itulah yang terjadi ketika Komisi IV DPR meminta jatah Rp4,3 triliun atau 50% dari total dana bantuan sosial (bansos) Kementerian Pertanian sebesar Rp8,6 triliun.
Komisi yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan berdalih dana itu disalurkan kepada masyarakat. DPR seperti hendak menjadi sinterklas yang membagi-bagikan hadiah.
Padahal, tugas dan fungsi dewan bukanlah membagi-bagikan jatah. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD dinyatakan bahwa tugas dan fungsi mereka membuat undang-undang, menolak atau menyetujui anggaran, dan melakukan pengawasan.
Tidak ada satu kata pun dalam aturan membenarkan wakil rakyat meminta jatah anggaran untuk didistribusikan kepada publik. Itu karena DPR bukanlah lembaga yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan uang masyarakat.
Akal waras kita pasti paham bahwa pengawas tidak boleh mengoper pekerjaan pihak yang diawasi. Selain mengandung konflik kepentingan, cara seperti itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan.

Nasib Anas di Tangan KPK

Sabtu, 28 Januari 2012

PARTAI Demokrat kini dihempas badai besar. Elektabilitas partai berkuasa itu kian anjlok. Hanya dalam tempo delapan bulan melorot tajam hingga 7%.
Pada Juni 2011, elektabilitas partai pemenang Pemilu 2009 itu masih bertengger di posisi 21%. Namun, berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2012, tingkat elektabilitas partai tersebut tinggal 14%.
Tingkatan itu berada di bawah partai-partai yang menjadi rival utama Demokrat yakni PDIP (19%) dan Partai Golkar (18%).
Kemerosotan tersebut, menurut pengakuan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman, justru dipicu ulah kader partai sendiri. Terungkapnya kasus korupsi Wisma Atlet yang awalnya hanya menyeret mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, bagai lidah api kemudian menjalar ke mana-mana.
Nazaruddin, sejak buron hingga tertangkap di Cartagena, Kolombia, Agustus tahun lalu, berulang kali bernyanyi bahwa sejumlah tokoh Demokrat termasuk Ketua Umum Anas Urbaningrum terlibat kasus dugaan korupsi proyek Wisma Atlet maupun proyek Hambalang.

KPU Jabar Agendakan Pilgub 2013 Bersamaan dengan Empat Pilkada

 

BANDUNG,

Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat (KPU Jabar) mengagendakan gelaran pemilihan gubernur dan wagub di tahun 2013 mendatang, disamakan waktunya dengan empat pilkada di kabupaten dan kota di Jabar. Empat kabupaten dan kota yang pilkadanya bakal digelar bersamaan dengan pilgub itu ialah Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kab. Sumedang, dan Kab. Bandung Barat.

Ketua KPU Jabar Ferry Kurnia menjelaskan, penggabungan pilgub dan pilkada itu akan menghemat biaya belasan miliar untuk pemda yang menggelar pilkada. Itu pernah dibuktikan saat pilgub Jabar 2008 yang bersamaan dengan pilkada Kab. Sumedang. "Di saat itu, jelas sekali ada efisiensi dan penghematan dana pilkada Kabupaten Bandung hingga belasan miliar karena hampir sebagian dana disupport provinsi," katanya kepada wartawan di Lap. Gasibu, Kota Bandung, Jumat (19/8) siang.

Berkaca dari pilgub Jabar dan pilkada Sumedang itu, maka di tahun 2013 mendatang, pilgub Jabar pun akan disatukan dengan pilkada di empat kota/kab tadi. "Tanggalnya sama yaitu 24 Februari 2013. Jadi nanti di empat kota kabupaten tadi, sekaligus digelar dua pemilihan dalam waktu yang sama," katanya.