Uji Konpetensi Guru Proyek Coba Coba ?

Sumedang, AWI On Line

Kebijakan Uji Kompetensi Guru (UKG) terkesan proyek coba-coba. Hal ini dikatakan Fathul Arif, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Sumedang ketika ditemui dikantornya, Kamis (8/8) lalu. Dikatakannya, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tidak mempersiapkan UKG dengan matang. Hal itu tampak dari pembentukan dasar hukum kebijakan, minim sarana dan prasarana ujian, hingga data peserta yang tidak valid.
"UKG yang tujuannya untuk pemetaan kompetensi guru dan sebagai bahan referensi pembinaan, ternyata hanya proyek coba-coba," imbuh Arif. Dijelaskannya, dasar hukum menjalankan UKG terbit pada 26 Juli 2012 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2012adalah empat hari sebelum UKG dilaksanakan. Padahal, sosialisasinya sudah dilakukan jauh sebelum peraturan itu terbit.
"Sosialisasi dan pedoman sudah disebarluaskan sebelum peraturan itu terbit. Lantas, dasar hukum proses sosialisasi itu apa? Ini indikasi bahwa UKG buru-buru, tanpa perencanaan," ungkapnya.
Carut-marut pelaksanaan UKG, kata Arif, terjadi hampir disemua wilayah Sumedang.

Kemendikbud Canangkan Program Wajib belajar 12 Tahun

Jakarta  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini tengah mencanangkan kebijakan pendidikan menengah universal. Dalam kebijakan ini disebutkan perlunya wajib belajar 12 tahun. "Kalau wajar sembilan tahun memang ada undang-undangnya. Sementara belum ada yang mengesahkan UU yang mengatur wajar 12 tahun. Maka dari itu, kami mencanangkan pendidikan menengah universal karena pemerintah paham betul pentingnya pendidikan bagi anak-anak itu," Kata Mendikbud Muhammad Nuh dalam rapat koordinasi yang diadakan di Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Selasa (6/03). Kebijakan ini dirancang sebagai bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan lulusan SMA. Pendidikan menengah universal dicanangkan dengan biaya operasional sekolah hampir 90 persen ditanggung pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Kebijakan ini telah dibahas dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementrian pendidikan dan budaya, hari ini (6/3), dengan agenda rapat tentang paparan pendidikan menengah universal dan RUU pendidikan Tinggi.

PGRI Gugat Aturan Uji Kompetensi Guru Ke MA

Jakarta,

Diharapkan mampu mening katkan kualitas guru dan tenaga pendidik, uji kompetensi awal (UKA) justru digugat Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) ke Mahkamah Agung (MA) karena dianggap tidak punya dasar hukum.

PGRI wilayah Jawa Timur menolak kebijakan Kemendikbud tersebut. PB PGRI menilai, UKA tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2007 tentang guru.“Selain tidak diatur dalam Undang-Undang dan PP, kebijakan UKA juga dipastikan akan membebani dan menimbulkan keresahan guru,” kata Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumadi.

Bantuan Sekolah Jangan Dipotong-Anggaran Rehab Kelas Capai Rp20,4 Triliun

JAKARTA– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyeru anggaran sekolah rusak tidak boleh ada yang memotong, dengan alasan apa pun.
Mendikbud masih mendengar ada oknum di daerah tertentu yang meminta uang dari anggaran sekolah sebesar Rp1 juta hingga Rp2 juta. Karena itu, dia meminta inspektorat jenderal untuk memverifikasi laporan tersebut guna melakukan penindakan.Menurut dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah memberikan kepercayaan penuh kepada sekolah dan komite sekolah pada rehabilitasi sekolah rusak itu dengan metode hibah.
”Karena itu tidak boleh ada oknum apa pun yang meminta dana yang ditransfer. Dana itu adalah jatahnya sekolah, jadi jangan disentuh untuk keperluan apa pun karena dana itu utuh diberikan sekolah dari pemerintah pusat. Kami lakukan itu. (Bantuan) bukan hanya tanggung jawab kabupaten/ kota.” ”Pemerintah pusat juga turun tangan mengawasi bantuan,” katanya dalam Penyerahan Simbolis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan SMP 2012 di Gedung Kemendikbud pekan lalu.

Masih Banyak Rekening Tak Beres

JAKARTA

Sejumlah kalangan meminta penegak hukum tidak hanya memproses PNS dari Dirjen Pajak Dhana Widyatmika yang diketahui memiliki uang miliaran rupiah dan logam mulia.

Sebab,temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) atas transaksi dan rekening mencurigakan, termasuk milik PNS, masih sangat banyak. ”Itu (DW) hanya bagian kecil saja.Bola sekarang di penyidik. PPATK sudah melaksanakan kewajiban mereka, yaitu menyerahkan analisis dari data transaksi yang mencurigakan,” kata anggota Komisi III DPR dari FPDIP Eva Kusuma Sundari kemarin. Menurut Eva, khusus untuk banyaknya rekening PNS yang tidak beres, itu tidak sepatutnya diproses oleh Dirjen Pajak atau Bea Cukai.Sebab,kata dia, faktanya rekening-rekening tersebut kebanyakan milik PNS di bawah Kemenkeu.
“Jangan diproses oleh mereka agar tidak ada conflict of interest,”ujarnya. Seperti diketahui,Kejaksaan Agung telah menetapkan PNS Pajak,Dhana Widyatmika (DW) sebagai tersangka korupsi lantaran memiliki harta tak wajar. Dia diketahui memiliki uang tunai dan logam mulia berupa emas yang nilainya mencapai puluhan miliar. Kabar yang beredar, harta yang dimiliki PNS berusia 37 tahun itu mencapai Rp60 miliar. Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung ArnoldAngkauw menuturkan,penetapan DW sebagai tersangka setelah dilakukan penggeledahan di Kantor Ditjen Pajak, Selasa (21/2).
Kasus ini terungkap dari laporan masyarakat yang menyebut DW memiliki kekayaan tidak wajar.Kejaksaan Agung kemudian berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri kekayaan DW. “Asetnya ternyata macam-macam, pada umumnya dalam bentuk uang. Rekeningnya sudah diblokir,” katanya.DW merupakan PNS golongan IIIC. Kini, DW sebenarnya tidak lagi bekerja di Ditjen Pajak. Sejak 2 Januari 2012 lalu,dia dipindahkan ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.Sebelumnya, dia adalah pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kantor Besar Gambir.

SMPN 1 Sumedang Siapkan 2 Lokal RKB Untuk Siswa CI

Sumedang, AWI Sumedang

SMPN 1 Sumedang siapkan dua lokal Ruang Kelas Baru (RKB) untuk Siswa Cerdas Istimewa (CI).

Dua ruang belajar baru tersebut disiapkan, karena selama ini dalam kegiatan pembelajaran masih menggunakan ruang yang bukan peruntukannya.

“Rencananya, dua ruang baru tersebut akan digunakan untuk dua kelas CI yang pada tahun ajaran 2011/2012 ini ada tiga kelas. dua kelas IX yang masing-masing jumlah siswanya 46 orang dan satu kelas VII yang jumlah siswanya  39 orang, disamping siswa reguler 23 Kelas, yang terdiri masing-masing Sembilan kelas VII, kelas VIII dan IX.” ungkap Drs. Arifin,M.Pd, Kepala Sekolah SMPN 1 Sumedang, melalui Wakil Kepala Sekolahnya.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Desa Cijeler, Sentuh Jiwa Sosial Melalui Sembako dan Sunatan Massal

Sumedang, AWI Sumedang

Dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 H, Desa Cijeler memberikan bantuan sembako dan lakukan sunatan massal bagi masyarakat kurang mampu.

Kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad. SAW yang dikemas melalui rangkaian acara Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertajuk Dari, Oleh danUntuk Masyarakat Cijeler ini diawali dengan Tablig Akbar bersama KH. Muhamad Ridwan, Khitanan Massal sebanyak 21 orang dan Pembagian 122 paket sembako.

Dikatakan Aan Danupraja, Ketua Pelaksana Peringatan Maulid,” Kegiatan ini berthema seperti itu, berangkat dari keprihatinan kami akan nilai-nilai leluhur; ke-Agamaan, gotong-royong, jiwa social yang kian hari kian luntur dari diri dan jiwa masyarakat kita pada umumnya. Tentu saja sentuhan untuk peningkatan kualitas iman, aktivitas, intensitas dan kualitas keagamaan merupakan tujuan yang paling utama !” ungkap Aan Danupraja, Ketua Pelaksana Peringatan Maulid Desa Cijeler disela acara beberapa waktu lalu di Masjid Al-Istiqomah Desa Cijeler.

Pengaruh Budaya Terhadap Masa Depan Bangsa, Kokoh dan Rapuhnya Budaya, Adalah Refleksi Masa Depan Bangsa

Sumedang, AWI Sumedang

Repleksi dari manfaat budaya dengan masa depan generasi bangsa kadang untuk sebagian orang dianggap remeh dan beranggapan tidak ada kaitan kuat dengan masa depan keberada
an negara.

Disadari atau tidak, dari waktu kewaktu bangsa ini makin rapuh. Kekokohan budaya yang menjadi ciri bangsa ini makin terkikis oleh masuknya (interaksi) budaya asing kedalam pola hidup anak bangsa ini, masih mending kalau perubahan didukung oleh tingginya tingkat sumber pendapatan dan pengetahuan sehingga perubahan tidak mengganggu bagian lain diluar dirinya. Namun, apabila tidak, maka ketidakseimbangan ini akan berdampak negatif dan berpotensi besar merusak masa depan.

Dikatakan Ketua Padepokan Bandungan, Eyang Tiow (Mas Tiow Winata), ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/2) lalu, “Kami sengaja melaksanakan kegiatan rutin seperti ini setiap tahun sekali.

Pengelolaan Managemen Sewa Mobil Tinja, Didugan Banyak Yang Menguap

Sumedang, AWI Sumedang

Pengelolaan Manajemen Sewa Mobil Tinja Dinas Lingkungan Hidup diduga banyak yang menguap di tahun 2011, hal ini bisa terlihat dari saling tuding antara pengelola manajemen dengan para petugas pelaksana di lapangan. Dikatakan salah seorang petugas pelaksana, dirinya hanya mendapat upah berdasarkan banyaknya sedotan dalam kesehariannya, bahkan secara terang terangan sang operator mengatakan ada sistem 3 : 2 dalam pengelolaan mobil tinja. Maksudnya, jika dalam sehari menyedot 3 kali, maka yang disetorkan hanya dua kali. Biaya satu kali sedot yang dikenakan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada para konsumen sebesar 250 Ribu rupiah.

Sementara itu fihak manajemen  mobil tinja mengatakan, bahwa dalam pengelolaan hal tersebut, ia hanya meneruskan dari pengelola lama, “ Saya baru disini, hanya meneruskan saja !. Untuk bagi hasil 3 : 2, itu juga tidak jelas siapa yang menginstruksikannya,”ungkapnya. “ Mungkin itu hanya akal-akalan oknum operator dilapangan saja. Malah, beberapa waktu lalu operator kendaraan tidak setor !.” imbuhnya.

Lebih lanjut, ketika ditanyakan mengenai keberadaan mobil tinja selepas jam kerja, fihak manajemen cukup menjawab ‘tidak tahu !,’ padahal, seharusnya kendaraan khusus tersebut sepatutnya disimpan di dalam lingkungan dinas. Hal ini menjadi bukti bahwa fihak manajemen mobil tinja terkesan asal-asalan dalam pengelolaan aset serta amburadul dalam megelola keuangan setoran mobil tinja.

UPTD Dinas Pendidikan Kec.Tanjungsari Gemilang Prestasi dalam bidang pendidikan

Sumedang, AWI Sumedang 

  Nama kecamatan tanjungsari bagi dunia pendidikan bukanlah hal sepele, keharuman kecamatan tanjungsari dalam keberhasilan  bidang pendidikan sejak dahulu telah berhasil mencetak kader kader terbaik dalam bidang pendidikan, maka tak heran Tanjungsari yang saat ini menjadi daerah penyangga pendidikan secara berkesinambungan dapat terus melahirkan generasi penerus dalam bidang pendidikan. Fasilitas pendidikan yang mumpuni serta bergengsi terus bermunculan di daerah yang satu ini.

  Sebagai ujung tombak didaerah, UPTD Pendidikan kecamatan Tanjungsari dengan segala daya serta upaya disertai niatan yang tulus untuk memajukan dunia pendidikan terus berbenah serta melaksanakan pembinaan dan pembekalan bagi tenaga pendidiknya. Kegiatan dan program-program yang sifatnya menambah inteligensi serta inovasi dalam pembelajaran secara bersama sama  serta selaras dengan acauan pendidikan terus dipacu, hal ini merupakan kerjasama semua elemen pendidikan yang ada di Kecamatan Tanjungsari di bawah kepemimpinan Dudung Wahyudin .S.Pd. M.Si peningkatan hasil pendidikan lebih terasa dan menggema ke semua lini bidang pendidikan, dukungan penuh dari K3S serta PGRI wilayah Kecamatan Tanjungsari dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menjelma dengan diraihnya berbagai macam penghargaan serta piala dalam bidang pendidikan.

Buntut Tindak Kekerasan Terhadap Dua Wartawan Media Elektronik, Ratusan Wartawan Bandung dan Jabar Gelar Aksi Solidaritas

Bandung, AWI Sumedang

Ratusan praktisi jurnalistik media cetak dan elektronik penuhi pelataran Bandung Indah Plaza (BIP), Kamis (8/2) lalu. Gabungan insan pers Bandung Raya, Organisasi-organisasi Wartawan Jawa Barat dan praktisi jurnalis lainnya tersebut menggelar orasi menentang tindak kekerasan yang dilakukan terhadap dua wartawan media elektronik, RCTI dan MNC beberapa waktu lalu.

Tindak kekerasan terhadap dua wartawan yang terjadi saat operasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satpol PP Kota Bandung tersebut, hingga kini pelaku tindakan anarkis tersebut belum diketahui identitasnya dan masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian.

Trend Gebyar Infak 1.000 Tahap ke-1 Hingga Tahap ke-3 Menurun 27% - 35 %, Don Instruksikan SOPD, Camat dan Perangkatnya Laksanakan Gebyar Infak 1.000 Secara Optimum

Sumedang, Awi Sumedang

Bupati Sumedang, DR.H. Don Murdono,SH,M.Si, Instruksikan SOPD, Camat dan Perangkatnya Laksanakan Gebyar Infak 1.000 Secara Optimal. Ini dilakukannya berdasarkan laporan yang diterima dari BAZ, bahwa trend besaran penerimaan dana hasil program tersebut terus menurun ditahun 2011 lalu, Hal tersebut disampaikan Don melalui Dede Hermasyah, Asisten Daerah Ekonomi dan Pembangunan, di Gedung Negara dalam Rakor Gebyar Infak 1.000, Rabu (8/2).

Berdasarkan data yang diterimanya dari Drs.H. Ali Badjri, M.M., Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumedang , penerimaan secara keseluruhan dari pelaksanaan program Gebyar Infak 1.000 ditahun 2011, pada tahap ke-1 Rp. 117 juta, Tahap ke-2 Rp. 85,5 juta dan Tahap ke-3 Rp. 55,5 juta. (Penurunan dari tahap ke-1 hingga Tahap ke-3 berfluktuasi antara 27% hingga 35%-red).

Dalam laporan yang diterimanya, masih ada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan kecamatan yang belum maksimal membantu kegiatan tersebut, bahkan ada beberapa kecamatan yang tidak melaporkan hasilnyanya, padahal, ia selalu menghimbau kepada seluruh dinas, instansi dan para camat untuk membantu suksesnya kegiatan tersebut.  Dikatakan Don, berdasarkan evaluasi dari laporan yang diterimanya, dana yang terkumpul ternyata cukup besar, dimana kebijakan untuk alokasi dana hasil program tersebut akan diprioritaskan untuk pendidikan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Jatah Bansos untuk DPR

Kamis, 26 Januari 2012

ANGGOTA DPR kini sedang giat-giatnya berebut rezeki buah pergeseran bandul kekuasaan, dari yang tadinya berat ke eksekutif menjadi berat ke legislatif. Mumpung kekuatan ada pada mereka, segala ihwal proyek dan uang sepertinya tidak boleh luput dari pantauan dan terkaman mereka.
Renovasi toilet Rp2 miliar, pembuatan tempat parkir Rp3 miliar, hingga renovasi ruang rapat badan anggaran senilai Rp20,3 miliar merupakan sedikit contoh begitu haus dan rakusnya mereka terhadap proyek.
Tidak hanya institusi banggar, urusan mengeruk kue proyek juga dilakukan di komisi DPR. Itulah yang terjadi ketika Komisi IV DPR meminta jatah Rp4,3 triliun atau 50% dari total dana bantuan sosial (bansos) Kementerian Pertanian sebesar Rp8,6 triliun.
Komisi yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan berdalih dana itu disalurkan kepada masyarakat. DPR seperti hendak menjadi sinterklas yang membagi-bagikan hadiah.
Padahal, tugas dan fungsi dewan bukanlah membagi-bagikan jatah. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD dinyatakan bahwa tugas dan fungsi mereka membuat undang-undang, menolak atau menyetujui anggaran, dan melakukan pengawasan.
Tidak ada satu kata pun dalam aturan membenarkan wakil rakyat meminta jatah anggaran untuk didistribusikan kepada publik. Itu karena DPR bukanlah lembaga yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan uang masyarakat.
Akal waras kita pasti paham bahwa pengawas tidak boleh mengoper pekerjaan pihak yang diawasi. Selain mengandung konflik kepentingan, cara seperti itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan.

Nasib Anas di Tangan KPK

Sabtu, 28 Januari 2012

PARTAI Demokrat kini dihempas badai besar. Elektabilitas partai berkuasa itu kian anjlok. Hanya dalam tempo delapan bulan melorot tajam hingga 7%.
Pada Juni 2011, elektabilitas partai pemenang Pemilu 2009 itu masih bertengger di posisi 21%. Namun, berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2012, tingkat elektabilitas partai tersebut tinggal 14%.
Tingkatan itu berada di bawah partai-partai yang menjadi rival utama Demokrat yakni PDIP (19%) dan Partai Golkar (18%).
Kemerosotan tersebut, menurut pengakuan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman, justru dipicu ulah kader partai sendiri. Terungkapnya kasus korupsi Wisma Atlet yang awalnya hanya menyeret mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, bagai lidah api kemudian menjalar ke mana-mana.
Nazaruddin, sejak buron hingga tertangkap di Cartagena, Kolombia, Agustus tahun lalu, berulang kali bernyanyi bahwa sejumlah tokoh Demokrat termasuk Ketua Umum Anas Urbaningrum terlibat kasus dugaan korupsi proyek Wisma Atlet maupun proyek Hambalang.

KPU Jabar Agendakan Pilgub 2013 Bersamaan dengan Empat Pilkada

 

BANDUNG,

Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat (KPU Jabar) mengagendakan gelaran pemilihan gubernur dan wagub di tahun 2013 mendatang, disamakan waktunya dengan empat pilkada di kabupaten dan kota di Jabar. Empat kabupaten dan kota yang pilkadanya bakal digelar bersamaan dengan pilgub itu ialah Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kab. Sumedang, dan Kab. Bandung Barat.

Ketua KPU Jabar Ferry Kurnia menjelaskan, penggabungan pilgub dan pilkada itu akan menghemat biaya belasan miliar untuk pemda yang menggelar pilkada. Itu pernah dibuktikan saat pilgub Jabar 2008 yang bersamaan dengan pilkada Kab. Sumedang. "Di saat itu, jelas sekali ada efisiensi dan penghematan dana pilkada Kabupaten Bandung hingga belasan miliar karena hampir sebagian dana disupport provinsi," katanya kepada wartawan di Lap. Gasibu, Kota Bandung, Jumat (19/8) siang.

Berkaca dari pilgub Jabar dan pilkada Sumedang itu, maka di tahun 2013 mendatang, pilgub Jabar pun akan disatukan dengan pilkada di empat kota/kab tadi. "Tanggalnya sama yaitu 24 Februari 2013. Jadi nanti di empat kota kabupaten tadi, sekaligus digelar dua pemilihan dalam waktu yang sama," katanya.